Jika Dikelola Timses Prabowo dan Oligarki, Danantara Bakal Jadi Bancakan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) semula membawa harapan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai optimisme ini bisa memudar jika badan tersebut tidak dikelola secara profesional dan justru menjadi alat bagi oligarki, konglomerat, elite politik, atau keluarga penguasa.
Dedi menekankan bahwa Danantara seharusnya berada langsung di bawah kendali Presiden, bukan bagian dari BUMN, serta dipimpin oleh tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan tim kampanye Presiden. Namun, ia meragukan hal itu setelah melihat nama-nama yang mulai diwacanakan untuk mengelola lembaga ini.
"Semula Danantara ini membawa optimisme, dengan catatan tidak dikelola oleh oligarki, langsung berada di bawah kendali presiden, bukan BUMN, dan juga tidak dipimpin oleh tokoh yang ada dalam jejaring tim kampanye presiden. Tetapi, melihat tokoh yang mulai diwacanakan mengelola, termasuk tokoh inisiatornya, muncul keraguan jika Danantara akan berdiri kokoh secara profesional dan proporsional," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Ia juga menilai Danantara memiliki celah korupsi yang cukup besar jika dikelola oleh pihak yang tidak profesional.
"Danantara punya potensi akan bernasib sama dengan lembaga umum yang miliki celah korupsi cukup lebar. Dan memang, cenderung akan menguntungkan sedikit pihak, utamanya mafia keuangan, konglomerat, dan elite politik," tambahnya.
Untuk memastikan Danantara berjalan sesuai dengan kepentingan nasional, Dedi menekankan pentingnya penguatan regulasi secara radikal.
"Tentu penguatan UU Danantara harus cukup radikal, misalnya melarang tokoh yang punya relasi bisnis, politik, dan kekuasaan untuk tidak terlibat. Danantara harus murni dipimpin oleh tokoh profesional yang hanya bekerja keras untuk tata kelola Danantara, bukan pebisnis, politisi, atau jaringan keluarga penguasa," tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya audit berkala serta keterbukaan informasi kepada publik agar pengelolaan Danantara tetap transparan.
Dedi Kurnia Syah meragukan hal itu setelah melihat nama-nama yang mulai diwacanakan untuk mengelola lembaga ini.
- Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Pilih Pemimpin dan Dewas Danantara
- SIG Dukung INACRAFT Majukan UMKM, Dari Rumah BUMN ke Pasar Internasional
- Megawati Dinilai Terlalu Emosional
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Subianto Lantik 481 Kepala Daerah
- Hadir di Sharing Series IDSurvey, Wamen BUMN Sampaikan Hal Penting ini
- Andra Soni-Dimyati Telah Dilantik Presiden Prabowo, Bison Indonesia: Semoga Amanah