Jika Dikelola Timses Prabowo dan Oligarki, Danantara Bakal Jadi Bancakan Korupsi

Meski berharap Danantara bisa menjadi lembaga yang kuat, Dedi memperingatkan bahwa harapan tersebut harus ditinjau ulang jika badan ini akhirnya dikelola oleh orang-orang dari lingkaran politik atau BUMN.

"Optimisme itu tetap harus dibangun dan dijaga, tetapi jika Danantara dikelola oleh lingkaran BUMN atau keluarga politik penguasa, maka optimisme perlu disimpan kembali," pungkasnya.

Senada dengan Dedi, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyebut bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada sinergi dengan Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN harus memastikan pengawasan berjalan dengan baik, sementara Danantara bertindak sebagai lembaga eksekusi yang profesional," ujar Toto dalam keterangan tertulisnya.

BPI Danantara akan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola BUMN, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis atau corporate action. Oleh karena itu, Toto menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Kementerian BUMN dan Danantara agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Presiden Prabowo memiliki peran kunci dalam memberikan arahan jika terjadi sengketa antara kedua lembaga ini," tambahnya.

Selain itu, Toto menyoroti perlunya membangun budaya korporasi yang kuat di Danantara.

"Birokrasi yang kaku harus ditinggalkan. Budaya baru harus mengedepankan agility, pengambilan keputusan yang cepat, serta efisiensi. Dan yang terpenting, bebas dari intervensi politik," jelas Toto.