Jika DPR Salah Ambil Kebijakan, Prajurit Jadi Korban

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko berharap anggota DPR menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat maju yang memiliki kebutuhan tinggi akan prestasi, memiliki disiplin yang tinggi, mempunyai tanggung jawab pribadi, menyukai tantangan, serta keunggulan dalam pekerjaan.

Hal tersebut dikatakan Moeldoko saat memberi Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Anggota DPR RI periode 2014-2019 di Aula Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, di Jakarta, Rabu (27/8).

"Masyarakat di negara berkembang memiliki ciri sensitif terhadap reaksi orang lain, anti-kritik, juga mudah melakukan penyelewengan. "Saya yakin anggota DPR RI termasuk ke dalam ciri-ciri masyarakat maju," tegas Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko mengungkap sejumlah potensi konflik di Indonesia. Pertama kata dia, adalah masalah ideologi terkait degradasi pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa, keinginan kelompok tertentu merubah Pancasila dengan ideologi lain.

"Sedangkan potensi konflik di bidang politik menyangkut sengketa pemilu dan demokrasi transaksional. Selain itu, potensi konflik ekonomi terkait dengan masalah hutang luar negeri, masalah BBM, defisit anggaran perdagangan bebas dan pencucian uang," jelasnya.

Demikian juga halnya dengan potensi konflik sosial budaya yang menurut Moeldoko berhubungan dengan kemiskinan, pengangguran meningkat kerusakan lingkungan hidup, korupsi, konflik SARA, wabah penyakit, narkoba serta TKI ilegal.

Terkait dengan pertahanan dan keamanan (hankam), Moeldoko meminta Anggota DPR untuk mewaspadai separatisme, terorisme dan masalah perbatasan kejahatan lintas negara.

Ditegaskan Panglima TNI, Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan adalah momentum yang tepat untuk mendiskusikan berbagai permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi saat ini. "Ini adalah momentum, anggota DPR bisa berkumpul di Lemhannas RI untuk membicarakan persoalan-persoalan demi kemajuan bangsa," ungkap Moeldoko.