Jika Golkar Batal Gelar Munaslub, Akhirnya ke Laut ....
jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengaku yakin musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya bakal terselenggara meski sempat terjadi beberapa kali penundaan. Keyakinan itu didasari pada pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di berbagai forum bahwa partai berlambang beringin itu akan menggelar munaslub untuk memilih pemimpin baru.
"Saya yakin munaslub jadi, sebab Bang Ical (Aburizal, red) sudah bilang itu di forum resmi," kata Indra di Jakarta, Sabtu (23/4).
Indra menambahkan, jika Golkar sampai batal menggelar munaslub maka risiko pun sudah di depan mata. Menurutnya, Ical pasti akan jadi sasaran.
Selain itu, jika Golkar batal menggelar munaslub maka citranya pun akan buruk. "Alangkah buruknya tiba-tiba munaslub tidak jadi. Ini buruk terhadap Golkar, rakyat dan pemerintah. Bukan hanya Bang Ical yang disasar," tegasnya.
Terkait persaingan untuk merebut kursi ketua umum Golkar, Indra memastikan tidak akan menyeret nama-nama besar di negeri ini sebagai jualan. Ia lebih memilih mengedepankan konsep yang dimilikinya untuk membesarkan Golkar.
"Bukan saya tak hormat Bung Karno atau Pak Harto. Di munaslub nanti saya hanya jual diri saya. Tujuan saya jelas, Golkar modern dan bersih. Itu saja," tegasnya.
Karenanya ia mengharapkan munaslub Golkar yang akan digelar di Bali bakal menghasilkan semangat dan harapan baru. Tapi jika munaslub batal digelar, Indra mengibaratkan Golkar akan seperti salah satu lirik dalam lagu Bengawan Solo. “Akhirnya ke laut," pungkasnya.
Seperti diketahui, mulanya Golkar menjadwalkan munaskub digelar pada April ini. Namun, akhirnya diundur pada 7 Mei.
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?