Jika Golkar Ingkar, Demokrat Merapat ke KIH

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Munas IX Partai Golkar di Bali yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung mendapat reaksi dari Partai Demokrat. Partai bentukan mantan Presiden SBY itu membuat skenario bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. 

Harapannya, kekuatan KIH menjadi dominan (setelah ditambah PPP) dan bisa meloloskan Perppu Pilkada Langsung sekalipun lewat voting. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, sikap Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada Langsung belum final. 

Sebab, perppu itu akan dibahas terlebih dahulu di DPR. "Kemungkinan hanya statemen," ujarnya.

Didik juga berharap, Koalisi Merah Putih (KMP) menepati janjinya. Dia mengingatkan, pada 1 Oktober lalu, para petinggi KMP dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani kesepakatan akan mendukung regulasi tersebut. "Demokrat bisa mencari dukungan dari partai KIH. Jika dijumlahkan, anggota Fraksi Partai Demokrat ditambah partai pendukung pemerintah di KIH mencapai 306 kursi. Sedangkan total kursi KMP hanya 253. Pasti menang voting," ucapnya.

Senada dengan Didik, anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menjelaskan bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan KIH. Dia yakin KIH pasti akan mendukung Perppu Pilkada Langsung. "Saya rasa kebijakan kami dengan KIH in line," ujarnya.

Dia juga mengkritik partai KMP. Menurut Benny, kesepakatan merupakan hukum tertinggi dan, mau tidak mau, harus ditaati. "Bahasa hukumnya yaitu pacta sunt servanda. Artinya bahwa perjanjian itu tidak bisa ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain," terangnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa sikap Gerindra sejak dulu menginginkan pilkada lewat DPRD. Menurut dia, kesepakatan antara Demokrat dan para petinggi KMP untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung itu tidak pernah ada. 

"Katanya sudah tanda tangan. Tapi, buktinya mana? Saya tidak pernah tahu. Mana mungkin Pak Prabowo menyembunyikan tanda tangan itu," ungkapnya.