JPNN.com 
Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota
jpnn.com, TASIKMALAYA - Pemerintah pusat dan Pemkab Tasikmalaya diminta melakukan pemerataan guru PNS. Hal itu dilakukan saat guru honorer diangkat menjadi CPNS nanti.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST, rasanya percuma pemerintah pusat mengangkat banyak guru honorer atau sukwan menjadi PNS, kalau penyebarannya tidak merata.
”Pemerintah harus mempertimbangkan pemerataan PNS disetiap kecamatan,” ujar Ami seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).
Jangan sampai, kata Ami, ketika di Kabupaten Tasikmalaya ada ratusan guru honorer yang diangkat menjadi PNS, diposisikan di wilayah perkotaan.
Sementara sekolah di pelosok seperti contoh di Kecamatan Cipatujah masih kekurangan guru PNS.
”Ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan peserta didik. Jika di satu sekolah hanya ada satu sampai dua PNS,” paparnya.
Jadi Komisi IV, terang Ami, minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru PNS di Kabupaten Tasikmalaya supaya tidak berkumpul di perkotaan.
”Kalau bisa dua tahun sekali, ada rolling PNS. Jadi wajar di-rolling, karena sebagai PNS ini merupakan pengabdian untuk pendidikan,”terangnya.
Rasanya percuma pemerintah pusat mengangkat banyak guru honorer atau sukwan menjadi CPNS, kalau penyebarannya tidak merata.
- Mendikdasmen: Tunjangan Guru Honorer Non-Serdik Tidak Dihitung dari Januari
- Mendikdasmen Ungkap Kategori Guru Honorer yang akan Ditransfer Tunjangan Bulanan
- Mei, 785 Ribu Guru Honorer Non-Sertifikasi Terima Tunjangan Langsung ke Rekening
- 71.166 Guru Honorer Kantongi Rp 2 Juta per Bulan, Langsung Masuk Rekening
- Begini Kebiadaban OPM terhadap Guru Honorer dan Nakes di Yahukimo
- Soal Bantuan untuk Guru Honorer Non-Sertifikasi, Begini Penjelasan Abdul Mu’ti
