JPNN.com 
Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota
jpnn.com, TASIKMALAYA - Pemerintah pusat dan Pemkab Tasikmalaya diminta melakukan pemerataan guru PNS. Hal itu dilakukan saat guru honorer diangkat menjadi CPNS nanti.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST, rasanya percuma pemerintah pusat mengangkat banyak guru honorer atau sukwan menjadi PNS, kalau penyebarannya tidak merata.
”Pemerintah harus mempertimbangkan pemerataan PNS disetiap kecamatan,” ujar Ami seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).
Jangan sampai, kata Ami, ketika di Kabupaten Tasikmalaya ada ratusan guru honorer yang diangkat menjadi PNS, diposisikan di wilayah perkotaan.
Sementara sekolah di pelosok seperti contoh di Kecamatan Cipatujah masih kekurangan guru PNS.
”Ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan peserta didik. Jika di satu sekolah hanya ada satu sampai dua PNS,” paparnya.
Jadi Komisi IV, terang Ami, minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru PNS di Kabupaten Tasikmalaya supaya tidak berkumpul di perkotaan.
”Kalau bisa dua tahun sekali, ada rolling PNS. Jadi wajar di-rolling, karena sebagai PNS ini merupakan pengabdian untuk pendidikan,”terangnya.
Rasanya percuma pemerintah pusat mengangkat banyak guru honorer atau sukwan menjadi CPNS, kalau penyebarannya tidak merata.
- Pemda Mengasumsikan 2025 Masih Ada Honorer, Gaji Jangan Lagi 3 Bulan Sekali
- Kasus Guru Supriyani: Kapolsek Baito Dicopot Gegara Uang Rp 2 Juta, Kanit Reskrim Juga
- Kabar Terbaru soal Somasi Bupati Konsel terhadap Guru Honorer Supriyani
- 5 Berita Terpopuler: Guru Honorer Supriyani Dituntut Bebas, Kapolri Beraksi, Reza Indragiri Bilang 'Serba-mengambang'
- Somasi Dicueki Guru Supriyani, Diskominfo Tunggu Arahan Bupati Konsel
- Guru Honorer Supriyani Dituntut Bebas, Komisi III DPR: Kasus Itu Tidak Layak Disidangkan
.jpeg)
