Jika Jadi Gubernur, Orang Ini Akan Lelang Kebersihkan DKI

“Kecelakaan selalu di mulai dari pelanggaran yang merupakan bentuk ketidaktertiban. Seperti prilaku melawan arus, tidak mematuhi marka, parkir tidak pada tempatnya dan lain lain,” jelas Darmaningtyas.

Padahal, lanjut dia, baik para pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki telah difasilitasi oleh pemerintah dengan berbagai macam kemudahan, namun disayangkan, masyarakat masih jauh dari apa yang disebut ketertiban.

“Sarana penyebrangan contohnya tidak digunakan dengan benar, padahal ada sarananya tapi malah melanggar aturan. Padahal jalan selain menyehatkan tidak membahayakan orang lain," ujarnya.

Ketua Bidang Advokasi MTI itu juga menyoroti masalah ketertiban PKL di Ibukota yang menurutnya cukup mengkhawatirkan. Terlepas dari penggunaan fasilitas umum yang kerap digunakan para PKL, dia melihat perlu ada peran lebih dari pemprov terkait keberadaan PKL di ibukota.

“Solusinya adalah perlu ada impementasi Pergub yang mengamanatkan agar 20 persen bangunan kemersial untuk PKL. Perlu ada Pergub yang mengatur bahwa setiap pendirian rusun atau apartemen menyediakan lahan untuk PKL dengan tarif PKL sehingga terjangkau bagi PKL," paparnya.

Dengan begitu, kata Darmaningtyas, jumlah PKL di jalan dapat ditekan, "Jadi bukan hanya ditertibkan, tapi dimodali dan difasilitasi," pungkasnya.(fas/jpnn)