Jika Jokowi Pilih Lockdown, Petani Sawit Pasti Menjerit
jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan lockdown untuk meredam pandemic virus Corona (COVID-19) yang terus meluas.
Menurut Sektetaris Jenderal (Sekjen) SPKS Mansuetus Darto, pilihan lockdown sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan petani kelapa sawit yang bergantung pada harga CPO dan tidak punya lahan pangan kecuali kebun sawit.
"Kalau presiden memilih lockdown, bisa memperparah kehidupan petani sawit. Kami tidak punya stok pangan seperti beras, sayur, buah-buahan atau kebutuhan gizi secara umum," ujar Darto dalam pesan tertulis yang diterima, Selasa (24/3).
Darto mengatakan, para petani sawit selama ini selalu membeli stok pangan dari hasil penjualan tandan buah sawit. Artinya, ketika lockdown diberlakukan maka petani terancam tidak memiliki penghasilan. Belum lagi jika harga sawit ikut turun, maka kelaparan bakal membayangi petani sawit.
"Akibat covid-19 ini juga harga TBS perlahan mulai turun. Ada penurunan transaksi perdagangan di negara-negara tujuan ekspor CPO (crude palm oil) yang rata-rata sudah dihantam corona seperti Cina, Arab, Eropa. Karena itu, pilihan lockdown akan makin mempersulit petani," ucapnya.
Lebih lanjut Darto memperkirakan, lockdown juga bakal mengakibatkan terhambatnya distribusi pupuk, peremajaan sawit, kegiatan memanen dan aktivitas pabrik kelapa sawit.
"Untuk itu, SPKS berharap pemerintah tetap memberikan jaminan distribusi pangan dengan harga yang terjangkau, operasional pabrik kelapa sawit tetap dibuka, serta menjamin sosialisasi pencegahan covid-19 ke desa-desa sawit, dengan memobilisasi seluruh perusahaan sawit ikut berpartisipasi membantu pemerintah memerangi corona," pungkas Darto. (gir/jpnn)
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan me-lockdown (mengunci) Indonesia, untuk meredam pandemic virus Corona (COVID-19) yang terus meluas.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi