Jika Kekeringan Hingga September, JK: Kita Harus Hati-hati

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, salah satu risiko yang dikhawatirkan pemerintah dari meluasnya kekeringan adalah terganggunya produksi padi akibat kemarau yang membuat sawah kesulitan mendapatkan air.

"Ini bisa mempengaruhi pasokan bahan pangan," ujarnya kemarin (28/7).

Menurut JK, risiko terganggunnya pasokan bahan pangan harus diwaspadai tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. "Jadi mulai sekarang, siapkan cadangan beras (untuk operasi pasar)," katanya.

Dalam prosedur penggunaan cadangan beras nasional, pemerintah kabupaten/kota bisa mengeluarkan hingga 50 ton, adapun pemerintah provinsi berhak mengeluarkan cadangan hingga 200 ton, dan jika dibutuhkan lebih dari 200 ton maka bisa diproses di pemerintah pusat.

"Kita juga masih punya program raskin (beras miskin), itu terus dilakukan," ucapnya.

JK mengatakan, saat ini keluhan akibat kemarau panjang sudah mulai bermunculan dari berbagai daerah, mulai dari petani yang kesulitan mengairi lahan pertaniannya, hingga masyarakat yang kesulitan mendapat air bersih karena keringnya sumber air. "Kehidupan ini selalu dengan air, kalau kurang, pasti terganggu," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah pusat maupun daerah sudah berinisiatif untuk mengirim truk-truk tanki air ke wilayah yang dilanda kekeringan, termasuk mesin pompa air untuk dikirim ke wilayah pertanian. "PMI (Palang Merah Indonesia) juga sudah bergerak, 50 mobil pompa air sudah dikerahkan," kata ketua umum PMI tersebut.

JK mengakui, hingga akhir Juli ini, wilayah yang dilanda kekeringan masih cukup terbatas. Namun, dia khawatir jika kemarau ini berlanjut hingga beberapa bulan ke depan karena wilayah yang dilanda kekeringan akan makin luas. "Kalau sampai Juli, orang-orang masih bisa bertahan, tapi kalau (berlanjut) Agustus September, kita harus hati-hati," ucapnya.