Jika Kontraknya 5 Tahun, Pemprov DKI Sebaiknya Cari Lokasi Formula E yang Tidak Bongkar Pasang
jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI sebaiknya mulai mengkaji lokasi alternatif untuk sirkuit Formula E. Pasalnya, meski Komisi Pengarah Medan Merdeka memberikan izin, tetapi persyaratan yang harus dipenuhi cukup barat.
Hal itu disampaikan pengamat tata kota Yayat Supriatna karena melihat Pemprov DKI terkesan memaksakan ajang balap mobil itu digelar di Monas.
“Saya menyarankan panitia pelaksana membuat beberapa desain lokasi alternatif. Mulai dari Ancol, Kemayoran, Sudirman, Gelora Bung Karno, atau bahkan jika sangat terpaksa desain di Kawasan Medan Merdeka. Sehingga alternatif dengan resiko terkecil akan menjadi pilihan utama,” ujar Yayat, Selasa (11/2).
Yayat mengatakan, sebenarnya cukup banyak risiko dan pertimbangan jika harus menggunakan kawasan Monas. Karena itu, dia tidak habis pikir melihat kengototan Pemprov DKI.
“Jika pilihannya harus Monas, sebenarnya dasar pertimbangannya apa? Apakah sekadar ikon Indonesia atau Jakarta? Atau apakah pilihan ini rasional jika kita ingin menyelenggarakan suatu event yang sebenarnya lebih mengarah pada pesan olahraga dan ramah lingkungan?” lanjutnya.
“Apalagi kalau kontraknya ternyata memang lima tahun. Maka ada baiknya cari lokasi yang tepat. Tidak bongkar pasang jalanan untuk jadi sirkuit akan lebih baik. Kalau lokasinya di Medan Merdeka sudah pasti harus bongkar pasang karena itu cagar budaya,” jelas Yayat.
Lebih jauh Yayat menilai bahwa sebenarnya Jakarta memiliki lokasi yang terbaik untuk formula E. Lokasi itu adalah Kemayoran yang memiliki jalur eks landasan pacu di jalan Benyamin Sueb.
Selain kawasannya sangat memadai, fasilitas-fasilitas penunjang juga lengkap, termasuk untuk penginapan para pembalap berserta ofisial.
Pemprov DKI sebaiknya mulai mengkaji lokasi alternatif untuk sirkuit Formula E. Pasalnya, meski Komisi Pengarah Medan Merdeka memberikan izin, tetapi persyaratan yang harus dipenuhi cukup barat
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025
- Pemprov DKI Belum Umumkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Sebabnya
- Pemprov DKI Bakal Keluarkan Surat Edaran WFH Bila terjadi Banjir di Hari Kerja
- Pemprov DKI Sudah Menentukan UMP Jakarta 2025, Diumumkan Hari Ini