JPNN.com 
Jika Korupsi bukan Urusan Jokowi, Kenapa Mau jadi Presiden?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali vokal kepada Presiden Joko Widodo. Fahri menyindir, jika korupsi bukan urusan Jokowi, kenapa mau jadi presiden?
Fahri mengungkap, petinggi DPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) membahas surat Pansus Angket KPK yang meminta dijadwalkan untuk berkonsultasi dengan Jokowi. “Saya baru baca, besok pagi kami rapimkan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung parlemen, Jakarta, Senin (18/9).
Menurut Fahri, Pansus menginginkan sebelum rapat paripurna DPR 28 September 2017, Presiden Jokowi harus mulai mendengar temuan-temuan sementara yang sudah diperoleh. Dia menegaskan, temuan itu harus langsung didengar presiden. “Jangan sampai orang lain mendengar,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Karena itu, Pansus Angket KPK meminta kepada pimpinan DPR agar dijadwalkan rapat konsultasi. Jika rapim langsung memutuskan, maka surat secara administrasi akan dikirim ke presiden. Fahri menuturkan, kalau bisa nanti dalam rapat konsultasi itu semua pimpinan Pansus akan dibawa untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di KPK. “Supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi,” kata Fahri.
Dia menghargai sikap Presiden Jokowi yang sudah menegaskan tidak akan melakukan intervensi. Karena itu, Fahri menegaskan bahwa rapat konsultasi ini bukan untuk mengintervensi. “Ini konsultasi, bukan intervensi,” tegasnya.
Menurut Fahri, meski nantinya presiden tidak mau menanggapi, pimpinan DPR tetap akan mengirimkan surat untuk meminta waktu dan kesediaan menggelar rapat konsultasi. “Kalau presiden menganggap pemberantasan korupsi bukan urusan dia, ya ngapain jadi presiden? Terus pemberantasan korupsi urusan siapa dong? Urusan Johan Budi, Febri Diansyah? Enak saja,” paparnya.
Menurut Fahri, persoalan pemberantasan korupsi merupakan masalah besar di Indonesia. “Setiap hari orang ditangkap, masa presiden tidak mau tanggung jawab?” tegasnya.
Dia mengatakan, DPR sudah menyelesaikan pekerjaan. Sekarang tinggal melaporkan hasil kerja itu kepada presiden Jokowi paham apa yang terjadi sehingga sudah punya antisipasi ke depan. “Presiden juga harus terbiasa menghargai kerjaan DPR. Kalau ada temuan, di sini ya kerjain dong. Jangan mentang-mentang semua partai sudah kena pegang, jangan dong,” katanya.
