Jika Menyangkut Kedaulatan, Panglima TNI Harus Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Komandan Korps Marinir, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengkritik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap insiden pembantaian pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, dan perusakan Polsek Ciracas, Jakarta Timur.

Bahkan, Suharto menyebut Hadi tak peduli dengan kedaulatan bangsa karena justru pergi ke Amerika di saat belum tuntasnya insiden tersebut.

“Kalau sudah masalah kedaulatan dia ya harus turun tangan. Justru yang harusnya diwakili yang acara di Amerika. Panglima TNI harusnya segera pulang ke tanah air," katanya kepada wartawan.

Menurut Suharto, seorang pimpinan TNI harus selalu berada di tempat yang paling rawan. Dengan begitu, menurutnya, pimpinan itu bisa memberikan perintah yang benar dan tepat.

"Itulah pimpinan. Makanya yang kita butuhkan seorang pimpinan itu orang-orang yang harus pengalaman di lapangan sehingga tahu dia jiwa-jiwa prajurit seperti apa," ujarnya.

Walaupun Hadi telah menjabat sebagai Panglima TNI selama lebih dari setahun, namun dia menilai, reaksi Hadi yang biasa saja terhadap insiden KKB dan Polsek Ciracas lantaran memang
Hadi bukan seorang pimpinan yang punya pengalaman di lapangan. Sehingga, mengakibatkan Hadi tidak memahami tugas pokoknya dan fungsinya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Terkait insiden pembantaian pekerja di Papua, Suharto menegaskan hal itu adalah permasalahan kedaulatan. Sehingga, menurutnya, TNI yang harus turun tangan untuk mengejar seluruh anggota kelompok tersebut, bukan kepolisian.

“Itu sudah makar kan. Itu perlawanan bersenjata. Artinya perlawanan terhadap kedaulatan. Itu sudah tugas TNI. Jadi jangan dipolisi-polisikan. Saya tahu, senjata yang dibawa itu standar NATO, berarti ada keterlibatan kekuatan asing. Hajar saja, Lumatkan,” tegas dia.