Jika MK Kabulkan Gugatan Yusril, UU Pileg dan Pilpres Diubah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Yasonna H. Laoly, mencemaskan langkah Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Pasalnya, jika Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan PUU tersebut dalam waktu dekat, maka pelaksanaan pemilihan legislatif yang semula dijadwalkan 9 April 2014, dan pelaksanaan pemilihan Presiden 9 Juli 2014, akan tertunda.

Akibatnya, pelantikan anggota DPR, DPD dan Presiden juga diprediksi akan molor dari jadwal yang ditentukan. Di sinilah menurut Laoly potensi pelanggaran konstitusi terjadi. Karena jabatan anggota DPR, DPD dan Presiden hanya 5 (lima) tahun, sebagaimana ditentukan dalam konstitusi.

"Kita jangan menganggap sepele soal ini. Saya minta Hakim MK memperhatikan secara serius potensi kegaduhan yang mungkin saja menjurus ke konflik politik," ujar Yassona di Jakarta, Rabu (15/1).

Laoly juga mengingatkan, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden saat ini diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, dengan tahapan yang berbeda pula.

Sehingga ketika ada pemikiran menggabungkan pelaksanaan keduanya, maka harus diatur dalam satu undang-undang, dengan rangkaian tahapan Pileg dan Pilpres juga tentunya menjadi satu kesatuan.

“Bila ada wacana pelaksaan Pileg dan Pilpres disatukan secara serentak, maka harus ada sinkronisasi antara UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pileg dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Jadi jika MK mengabulkan gugatan Yusril, maka akan ada perubahan UU dan tentu saja tensi politik akan langsung naik pada titik didih," tandasnya.

Alasan lain, tahapan Pileg saat ini menurut Laoly, juga sudah berjalan dengan baik. Artinya ketika proses tersebut dihentikan hanya karena ada penggabungan pelaksanaan pileg dan pilpres, maka jelas akan melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012.