Jika Peran Moderator Debat Seperti Itu, Maka KPU Cuma Panitia Cerdas Cermat Termahal Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi publik Muhammad Sufyan meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengarahkan moderator debat Pilpres 2024 tak sebatas pengatur waktu saja.
Sufyan menilai moderator debat pada 7 Januari 2024 dan di dua sawala berikutnya lebih mengambil peran sebagai pemimpin forum.
"Buat apa diambil moderator dari anchor-anchor kondang kalau perannya sebatas memberi informasi kapan mulai menjawab atau mengatakan waktunya sudah habis. Saya pikir masyarakat butuh lebih dari itu, karena debat adalah etalase gagasan," katanya, Rabu (27/12).
Menurut dia, jika moderator hanya sebatas time keeper, debat Pilpres 2024 terasa seperti cerdas cermat.
"Siapa bisa menjawab tepat dalam limitasi waktu yang sudah disetel, termasuk jawab singkatan-singkatan tak populer," tutur Sufyan.
"Time keeper dari moderator seharusnya bukan malah menghapus kesempatan waktu peserta ketika menemui keadaan ketidaksetaraan informasi, seperti yang terlihat saat Gibran melakukan hal itu kepada Muhaimin dan Mahfud," imbuhnya.
Sufyan mengingatkan, moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah, pemimpin sidang, rapat, atau diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah.
"Itu jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI," katanya.
Pengamat ilmu komunikasi meminta KPU lebih memberi peran kepada moderator debat Pilpres 2024.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina