Jika Presiden ke Senayan, Pamdal Harus Dilibatkan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pihak Sekretariat Jenderal DPR segera melakukan koordinasi dengan pihak protokoler kepresidenan soal sistem pengamanan dan prosedural disaat presiden atau wakil presiden berada di lingkungan gedung MPR/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Permintaan tersebut sehubungan dengan perilaku satuan pasukan pengamanan presiden (Paspampres) disaat bertugas di lingkungan MPR/DPR dan DPD yang dinilainya sangat berlebihan dan over acting. "Jangankan wartawan yang diperlakukan tidak pada tempatnya, saya saja saat itu selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR digeledah. Gregetan saya melihat tingkah mereka itu. Kok kita di gedung kita sendiri digeledah," kata Priyo Budi Santoso, di press room DPR Jakarta, Jumat (16/10).

Selain gregetan terhadap cara-cara yang dilakukan oleh paspampres dalam mengamankan presiden saat berada di Senayan, Priyo Budi Santoso juga meminta kesekjenan DPR melakukan koordinasi dengan pihak protokoler kepresidenan tentang eksistensi wartawan yang bertugas di Senayan. "Kenapa para wartawan yang bertugas di DPR yang telah memiliki ID Card resmi DPR secara mayoritas tidak bisa memasuki ruang sidang sementara pemegang ID Card Istana berlalu-lalang. Ini harus dilakukan koordinasi," pinta Priyo Budi Santoso.

Demikian juga halnya dengan tenaga pengamanan terlatih yang dimiliki oleh MPR/DPR dan DPD. Selama ini mereka tidak dilibatkan dalam tugas-tugas pengamanan saat presiden berada di lingkungan parlemen. "Kenapa harus selalu terjadi pemandangan yang berbeda ketika presiden berada di rumah rakyat ini. Mestinya itu tidak perlu terjadi, untuk itu harus dikoordinasikan secara baik," tegas Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar itu.