Jika tak Ada JK, Century Senasib BLBI
Sabtu, 16 Januari 2010 – 12:06 WIB
JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) punya andil besar dalam upaya mengungkap skandal Bank Century. Keterangan JK di depan Pansus Angket pada Kamis (14/1) lalu berhasil membalik pengakuan sejumlah pejabat yang sudah dimintai keterangan sebelumnya. Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hassan Putro mengatakan, penjelaskan JK mulai membuka 'bungkusan bau busuk' di balik skandal keuangan tersebut. "Karena masing-masing partai punya kartu As. Hampir semua partai punya kelemahan masing-masing, yang diketahui partai lain," ujarnya. Karenanya, kerja pansus Bank Century juga punya potensi besar diselesaikan dengan deal-deal politik antarelit partai. Potensi ini bisa menjadi kenyataan jika proses hukum kasus ini juga tidak jelas.
"Kalau tidak ada JK, nasib skandal ini akan sama dengan kasus BLBI yang tidak ada penyelesaiannya," ungkap Ismed Hassan Putro dalam diskusi bertema 'Menebak Arah Drama Century' di Waroeng Daoen, Jakarta, Sabtu (16/1).
Baca Juga:
Dia mengatakan, dalam sejarah republik ini, hampir semua skandal keuangan yang merugikan negara diselesaikan melalui deal-deal politik para elit. Contohnya kasus Buloggate I, Buloggate II, maupun kasus Bank Bali. Dalam kasus Bank Bali, kata Ismed, DPR gagal membentuk pansus lantaran saat itu para politisi Partai Golkar mengancam akan mengungkap skandal-skandal yang melibatkan partai-partai lain. Akhirnya, pansus Bank Bali gagal dibentuk.
Baca Juga:
JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) punya andil besar dalam upaya mengungkap skandal Bank Century. Keterangan JK di depan Pansus Angket
BERITA TERKAIT
- Pengawasan Terhadap Peredaran Sarana Pertanian Palsu-Ilegal Harus Dilakukan Bersama
- Terpidana Pemerkosa 48 Pria Reynhard Sinaga Dipukuli di Inggris, Begini Sikap Pemerintah
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Hutama Karya Berikan Diskon 10 Persen untuk Pengguna Tol Selama Nataru
- Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Infrastruktur Transportasi Menjelang Nataru
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis