Jika Transparan, Mafia Pemilukada akan Hilang

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan pemerintah harus tegas dalam memberantas segala bentuk mafia pelaksanaan Pemilukada di seluruh Indonesia.

"Berantas mafia Pemilukada agar demokrasi bisa berjalan dengan baik dan lancar," tegasnya di sela-sela Musyawarah Nasional (Munas) XIV HIPMI di Makassar, Selasa (18/10).

Terkait polemik berkepanjangan dalam Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menurut JK, itu akibat perintah dari pemimpin tidak dijalankan dengan baik dan cenderung diacuhkan. Kondisi ini menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan DPRD sebagai lembaga yang menyuarakan amanah rakyat.

"Kepatuhan sosial sudah tidak ada lagi di pemerintahan. Pemerintah harus bertanggungjawab dengan memberikan perintah jelas dan tegas," katanya. (fas/jpnn)