Jilmy Sarankan Anas Nonaktif

Mengenai rekomendasi Rakornas Partai Demokrat, Jimly menyebut komitment yang ditawarkan kepada publik sudah cukup bagus. Tapi, dia berharap komitment itu benar-benar dibuktikan. "Masalahnya, antara kertas dan realitas sering tidak terukur.  Tapi, mudah ?mudahan itu bisa menyelesaikan masalah internal," ujarnya.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, partainya tidak dalam posisi untuk berinisiatif mengusulkan panja atau penggunaan hak DPR lainnya berkaitan dengan isu aliran dana proyek APBN ke parpol. Tapi, dia tidak menolak bila fraksi lain di DPR sepakat untuk menggulirkannya. "Kalau itu kesepakatan semua fraksi, mari kita sama ?sama. Kami dukung penuh," kata Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.

Tjahjo menegaskan, fraksinya lebih mendukung penggunaan audit keuangan ABPN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "BPK yang mengaudit setiap anggaran di kementerian, instansi, sampai daerah. Saya yakin kalau BPK ada temuan yang mencurigakan atau terindikasi penyimpangan, pasti akan diproses penegak hukum," ujarnya.

Terkait tudingan Nazaruddin, Tjahjo menegaskan, PDIP tidak dalam posisi mencampuri urusan "rumah tangga" partai lain. "Biarlah aparat penegak hukum saja yang pro aktif. Kami mendorong untuk mengusut apakah benar itu," tandasnya. (pri/nw)