JPNN.com 
Jimly Asshiddiqie: Biarkan Saja Ada Hak Angket Pemilu
Berbeda bila yang digulirkan di DPR adalah Hak Menyatakan Pendapat yang bisa berakhir pada pemakzulan presiden.
“Tetapi, Hak Menyatakan Pendapat itu lama prosesnya, bisa setahun lebih. Karena setelah dari DPR, akan diuji di MK dulu, bila terbukti baru kemudian dibawa ke MPR untuk pemakzulan,” ujar Jimly.
“Tetapi, tidak ada-apa kalau sekadar wacana, seru-seruan,” sambungnya.
Kendati demikian, Jimly mengimbau pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menahan diri untuk menyatakan memenangi Pilpres 2024.
Hasil hitungan cepat atau quick count memang terpaut jauh dengan paslon lain, tetapi, KPU belum mengumumkan hasil pemilu dan adanya kesempatan gugatan di MK.
“Jadi, sekali lagi silakan tempuh jalur politik dan jalur hukum di MK,” katanya.
Pada kesempata itu Jimly juga menyinggung upaya hukum yang dilakukan Anwar Usman untuk kembali menjadi ketua MK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Jimly, Anwar Usman sudah diberhentikan dari jabatan ketua MK berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan MK yang dipimpinnya.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak mempersoalkan bila Paslon 1 dan 2 membawa dugaan kecurangan pemilu dalam hak angket di DPR.
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Demi Ekosistem Musik, Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiel Pasal UU Hak Cipta ke MK
- Perihal RKUHAP, Jimly: Polisi Sebaiknya Tetap Melakukan Penyidikan
.jpeg)
