Jimly dan Mahfud Diminta Hentikan Perseteruan

jpnn.com - JAKARTA - Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD diminta tidak membuka perseteruan disaat MK tengah mendapat sorotan publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Akil Mochtar, Ketua MK non aktif.
Pakar hukum Tata Negara Universitas Khairun Maluku, Margarito Kamis menyayangkan bila perseteruan kedua tokoh yang menyandang status negarawan itu diteruskan. Terlebih lagi, keduanya sama-sama pernah memimpin MK.
"Jujur saya menyesalkan. Bagaimanapun keduanya pernah Ketua MK, satu pendiri dan peletak dasar sistem MK, Prof Jimly, kemudian kepemimpinannya di MK dilanjutkan Mahfud. Menurut saya ini sangat tidak elok, di saat situasi seperti sekarang," kata Margarito Kamis kepada JPNN, Rabu (9/10) malam.
Sore tadi, Jimly menyatakan bahwa dirinya punya data tentang beberapa kasus yang diduga terkait dengan Mahfud MD, termasuk soal adik Mahfud terima sejumlah uang. Namun Jimly tak mengungkap kasus apa saja yang dia maksud.
Nah, pernyataan Jimly ditertawakan oleh Mahfud. Bahkan Mahfud menantang seniornya itu melapor ke KPK dan membongkar data tersebut.
"Sudahlah, mendingan demi bangsa, demi MK, saya sarankan pada dua senior saya itu sudahi polemik itu. Mari bicara soal penyelamatan konstitusi. Biarkan KPK bekerja," pinta Margarito.(fat/jpnn)
JAKARTA - Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD diminta tidak membuka perseteruan disaat MK tengah mendapat sorotan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi