Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan

“Apa iya penting itu? seperti Kementerian Lingkungan Hidup ada Dirjen khusus Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan. Lembaga kementerian di dalamnya ada Gakum (penegakkan hukum). Begitu juga OJK dalam revisi UU OJK ditambahai kewenangan tambahan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Kalau ada kasus pinjol (pinjalam online) penyidiknya langsung dari OJK,” papar Jimly.

Saat ini jumlah PPNS mencapai 56 instansi. Ini belum termasuk jika ada PPNS di ESDM.

“Sekarang (penyidik) yang dikenal masyarakat hanya tiga, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Padahal ada 56 instansi yang punya kewenangan penyidikan,” jelas Jimly.

Koordinasinya bagaimana? Sampai saat ini, kata Jimly, belum jelas. Jika mengacu di UU Kepolisian maka koordinasinya di kepolisian karena sama-sama penyidik.

“Tapi kalau di kepolisian penyidikannya akan kayak muter, mulai dari nol lagi,” kata Jimly.

Sehingga, lanjut Jimly, ada ide agar penyidik PPNS langsung ke kejaksaan. Dengan begitu, kata Jimy, fungsi kejaksaan akan lebih kuat sebagai dominis litis atau pemilik perkara pidana.

“Jadi PPNS dikoordinasikan langsung oleh kejaksaan. Kecuali KPK. Kalau di UU KPK maka KPK yang mengkoordinasikan perkara Tipikor, Tapi kalau mau memperkuat kejaksaan maka dominis litis ini yang mengkoordinasi kejaksaan, bukan KPK. Kecuali perkara korupsi yang besar-besar di atas Rp 1 miliar, itu ditangani KPK. Nanti dalam praktik mereka saling koordinasi saja,” papar Jimly.

Pembahasan revisi UU Kejaksaan harus dilakukan secara komprehensif. Kata Jimly, harus dilihat seluruh UU yang berkaitan dengan PPNS di masing-masing lembaga.