JK: Atut Harus Mundur dari Pengurus DPP Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Politisi Senior Golkar Jusuf Kalla mengaku status hukum Ratu Atut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)cukup mempengaruhi suara partai itu jelang Pemilu 2014. Meski demikian, menurutnya, kesalahan hukum seorang kader tidak dapat disangkutpautkan dengan partainya.
"Tentu ada (pengaruh suara Golkar), tapi saya kira ini kan bukan langkah-langkah Golkar," ujar Kalla di Jakarta, Selasa, (17/12).
Kalla menyatakan pihaknya menyerahkan kasus Atut ini seluruhnya pada KPK untuk diselesaikan sesuai proses yang berlaku.
Sementara itu, terkait jabatannya di partai, Kalla mengungkapkan Atut harus berhenti menjadi pengurus di DPP. Kalla berpesan agar Atut mengungkapkan semua fakta dalam kasus hukumnya agar mempermudah penyidikan di KPK.
"Kalau Golkar aturannya kalau sudah jadi tersangka ya harus berhenti jadi pengurus. Ya diserahkan ke wakil kalau sudah divonis. Selama tersangka tidak, masih bisa memimpin," tandas Kalla. (flo/jpnn)
JAKARTA - Politisi Senior Golkar Jusuf Kalla mengaku status hukum Ratu Atut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)cukup mempengaruhi suara partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak