JK Belum Bersikap, Oposisi atau Gabung SBY
Rabu, 15 Juli 2009 – 20:37 WIB

JK Belum Bersikap, Oposisi atau Gabung SBY
JAKARTA-- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tidak berani memastikan apakah Golkar nantinya menjadi partai oposisi ataukah ikut menjadi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. JK menyerahkan hal itu kepada kepengurusan Golkar yang baru nantinya.
"Golkar akan menjadi partai pemerintah atau tidak lagi, itu menjadi domain kepengurusan baru mendatang," ujar JK usai rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (15/7). JK mengaku hanya bisa memastikan bahwa Golkar tetap bersama pemerintah sampai Oktober mendatang, dimana masa jabatannya sebagai Wakil Presiden sudah habis.
Baca Juga:
Berbeda dengan JK, Sekjen Golkar Sumarsono Golkar mengisyaratkan tidak akan menjadi oposisi kendati kalah dalam pilpres lalu. "Di dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem presidensil, tidak ada istilah oposisi. Tapi, itu semua masih dalam batas masukan perorangan. Belum menjadi sikap partai," tegas Sumarsono.
Rapimnas Golkar dijadwalkan digelar antara tanggal 12 atau 13 Agustus. Agendanya mempersiapkan jadwal dan tempat Munas. Ketua DPP Golkar Andi Mattalatta menyebut empat daerah yang diusulkan menjadi lokasi munas adalah Makassar, Surabaya, Banten atau Medan. (ysd/JPNN)
JAKARTA-- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tidak berani memastikan apakah Golkar nantinya menjadi partai oposisi ataukah ikut menjadi partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik