JK: BI dan KSSK Harus Jelaskan Soal Century

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden RI periode 2004-2009, M Jusuf Kalla mengatakan Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus menjelaskan mengenai pemberian dana talangan kepada Bank Century. Sebab, mereka yang memutuskan pemberian dana itu.
"Yang bertanggung jawab yang mengambil keputusan dan yang membayarnya," kata JK di KPK, Jakarta, Kamis (21/11).
Namun ketika ditanya apakah Boediono sebagai Gubernur BI kala itu bertanggungjawab dalam kasus Century, JK memilih menjawab diplomatis. "Saya tidak mengatakan Pak Boediono, tapi instansi BI harus menjelaskan itu," ujar JK.
Saat KSSK dan BI memutuskan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, JK menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah berada di luar negeri.
Ketika SBY berada di luar negeri maka JK yang bertanggungjawab di Indonesia. Karena itu ia diperiksa di KPK. "Waktu itu presiden di Amerika. Kenapa saya yang dipanggil? Karena saya yang sedang berada di dalam negeri," kata JK.
JK hari ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka.
Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dalam pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi Mulya sudah ditahan KPK sejak hari Jumat (15/11) lalu di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Presiden RI periode 2004-2009, M Jusuf Kalla mengatakan Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus menjelaskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Info BKN: Sebegini Formasi PPPK untuk Honorer di Seleksi Tahap 2
- Pengiriman 70 Ribu Batang Rokok Ilegal Digagalkan, Begini Modus Pelaku Mengelabui Petugas
- IKASTARA Legal Gelar Launching dan Seminar Hukum
- Meiline Tenardi: Cap Go Meh 2025 Menghidupkan Nilai Budaya & Harmoni Keberagaman
- Ormas Islam Desak Pemerintah Mengkaji Rangkap Jabatan Profesor Nasaruddin Jadi Menag dan Imam Besar Istiqlal
- Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah