JK dan HNW Diusulkan Jadi Mediator Konflik Myanmar

Keduanya, kata Muzzammil, layak ditetapkan sebagai delegasi resmi Indonesia yang dikirim ke Myanmar mewakili pemerintah dan parlemen. “Keduanya juga memiliki kapasitas untuk mengumpulkan bantuan sosial bagi para korban dari negara-negara ASEAN dan OKI,” imbuhnya.

Penyelesaian konflik Myanmar ini, katanya, perlu terobosan kebijakan dari Pemerintah Indonesia sebagai pelopor ASEAN. Untuk itu, usulan agar ada delegasi resmi Indonesia untuk menyelesaikan  konflik di Myanmar merupakan kebijakan tepat yang sebaiknya diambil oleh pemerintah sesegera mungkin.

“Kita harus hentikan konflik di Myanmar ini supaya jangan meluas menjadi konflik SARA lintas negara. Ini bahaya jika tidak segera diselesaikan akan mengancam keamanan kawasan,” ujarnya.

Politisi PKS asal Lampung ini mendesak pemerintah Indonesia mengefektifkan peran ASEAN dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan di ASEAN. Apalagi pada tahun 2015, menurutnya, masyarakat ASEAN harus terbentuk.