JK dan Mega Imbangi SBY-PKS
Penjajakan Koalisi Hadapi Pilpres
Kamis, 12 Maret 2009 – 09:27 WIB

PERSIAPAN KOALISI? Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua DPP Partai Golkar Burhanudin Napitupulu saat jumpa pers di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (11/3).
Menurut Pram --panggilan akrab Pramono Anung-- pertemuan Mega-JK itu akan menegaskan adanya keinginan besar kedua parpol untuk membangun pemerintahan yang kuat dan stabil. Tidak seperti pemerintahan saat ini, ungkap Pram, yang cenderung tidak stabil. Akibatnya, timbul high cost politics dan tensi politik yang juga tinggi.
Baca Juga:
"Kalau PDIP bersama-sama Golkar, kekuatan parlemen bisa 86 persen. Bahkan, kalau menggunakan asumsi di tingkat I dan II (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Red), mencapai 76 persen. Bagaimanapun, ini kekuatan riil," bebernya.
Secara blak-blakan, Pram menyindir pemerintahan SBY. Menurut dia, tanpa support Partai Golkar, SBY sebenarnya tidak akan bisa berbuat optimal. Sebab, suatu kebijakan yang diputuskan di level pusat memerlukan dukungan parlemen dan jaringan pemerintahan di daerah agar bisa berjalan. "Kalau tidak ada Golkar, (pemerintahan SBY, Red) seperti lame duck (bebek lumpuh, Red)," kata Pram.
Dia juga kembali menegaskan bahwa pertemuan Mega-JK belum sampai menyentuh persoalan capres-cawapres. "Belum bicara bagi-bagi jatah, rotinya saja belum ada. Yang penting, dalam menghadapi pemilu tidak perlu tegang-tegang," ujarnya, lantas tertawa.
JAKARTA- Para elite mulai bekerja keras melancarkan strategi untuk memenangkan pemilihan presiden. Penjajakan koalisi dengan bungkus silaturahmi
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang