JK Dianggap Lihai Rangkul Parlemen

jpnn.com - JAKARTA -- Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla punya 'pekerjaan rumah' supaya bekerjasama dan mendapatkan dukungan parlemen. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah berharap Jokowi-JK dapat berbagai tugas.

Ia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden punya kewajiban untuk menunaikan janjinya. "Jokowi harus fokus melaksanakan janji politik kepada rakyat seperti pada masa kampanye pilpres lalu," katanya saat diskusi bertajuk "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat" yang digelar PolcoMM Institute, di Jakarta, Selasa (21/10).

Sedangkan JK yang punya pengalaman politik dan kenegaraan, merupakan pribadi yang mampu menyelesaikan masalah pelik terkait sosial dan politik bangsa seperti pada konflik Aceh, Poso, Ambon.

JK merupakan tokoh nasional yang mempunyai peran penting dalam rekonsiliasi komponen bangsa yang bertikai di masa lalu. Jika konflik-konflik seperti itu bisa diselesaikan, maka Basarah yakin JK juga bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di parlemen.

"Menurut saya Pak JK sangat punya kemampuan persoalan politik atau hal yang menyangkut bekerjasama di parlemen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.

Di samping itu, Basarah juga mengingatkan menteri yang akan membantu Presiden nanti jangan sampai sosok yang mempunyai persoalan yang bisa dieksploitasi secara politis. Sebab nantinya, itu akan menjadi pintu masuk mempersoalkan pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Karenanya, ia mengapresiasi langkah Jokowi-JK yang mengonsultasikan nama calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun dalam aturan hukum tidak ada kewajiban konsultasi dengan KPK, namun demi penegakan hukum hal itu harus dilakukan untuk mengetahui apakah calon tersebut berpotensi atau patut diduga terlibat kasus korupsi yang menyangkut kredibilitas hukum. (boy/jpnn)