JK Dinilai Mampu Selesaikan Konflik Papua

Sementara substansi dari UU itu sangat penting dan strategis karena mengatur masalah HAM, perempuan, pendidikan dan Majelis Rakyat Papua (MRP). "Itu diabaikan pusat dan pemerintah pusat mencoba mengaburkan dan tak mau laksanakan UU Otsus. Faktanya pemerintah pusat tak mau laksanakan," kata Gus Choi.

Gus Choi juga meminta kepada pemerintah maupun kepada TNI untuk tidak melakukan pola pendekatan represif seperti ada orang mengibarkan bendera, ditangkap, ada orang yang ingin merdeka, ditangkap.

"Harusnya persuasif dan ini tak benar. Rakyat Papua itu spontan dan hati mereka jengkel dengan pusat, mereka sudah tak percaya pada pusat. Jadi ini bentuk akumulasi kejengkelan kepada pemerintah pusat," ungkap Gus Choi. (fas/jpnn)