JK Disarankan Jadi Negarawan Saja

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) disebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden yang bakal mendampingi calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dianggap tak pas menjadi pendamping capres yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu.

‎Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menyatakan bahwa jika JK berpasangan dengan Jokowi maka mantan Ketua Umum Golkar itu akan mempersulit capres PDIP itu mewujudkan gagasan revolusi mental. "Tidak kompatibel, akan ada gesekan," kata Herdi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (11/5).

Herdi menjelaskan, usia yang terlampau jauh antara JK dengan Jokowi juga akan mempersulit Gubernur DKI Jakarta itu untuk melangkah. Karena itu, ia menyarankan agar JK menjadi negarawan saja. "Lebih baik jadi negarawan," ucapnya.

‎Sementara itu, peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra ‎menyatakan, JK memiliki indeks kedaulatan+ paling rendah untuk menjadi calon wakil presiden dibanding Rizal Ramli, Abraham Samad, dan Ryamizard Ryacudu. Indeks itu didapat dari penilaian tentang visi dan bukti mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno, rekam jejak KKN, kepemimpinan, pluralisme, jaringan internasional, luas konstituen dan keberpihakan kepada rakyat.

‎Gede menyatakan, Rizal Ramli merupakan tokoh yang mendapatkan nilai indeks kedaulatan+ yang tertinggi dengan angka 88‎. Sedangkan Ryamizard memiliki indeks kedaulatan sebesar 67, Abraham Samad sebesar 63, dan JK sebesar 50.  

Gede lantas memaparkan alasan Rizal bisa memiliki indeks kedaulatan tertinggi. "Rizal Ramli adalah pejuang ekonomi rakyat yang rekam jejaknya selama puluhan tahun dalam membela kedaulatan bangsa, kedaulatan rakyat, dan pluralisme tidak diragukan lagi," ucapnya.

Gede menambahkan, dalam hal perjuangan pemberantasan KKN, Rizal juga cukup bersinar. Hal ini mengingat prestasinya yang sukses memberantas korupsi di Bulog.

Sedangkan khusus JK, Gede menilai wakil presiden periode 2004-2009 itu akan sangat sulit mewujudkan perjuangan Trisakti Soekarno. "Pak JK kebijakannya bertentangan dengan Soekarno," tandasnya.‎ (gil/jpnn)