JK Hanya Dimintai Keterangan Tertulis
Rabu, 01 Desember 2010 – 19:47 WIB
JAKARTA- Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung akhirnya mengakomodir keinginan tersangka Yusril Ihza Mahendra agar keterangan tertulis mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie, dimasukkan dalam berkas acara pemeriksaan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Selepas diperiksa Pidsus Kejagung pada Selasa (30/11), Yusril menyebutkan dirinya juga menyerahkan surat kesaksian JK dan Kwik pada penyidik. Menurut Yusril, JK yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Persatuan Nasional dan Kwik yang kala itu menjabat sebagai Menko Ekuin, menyebutkan Sisminbakum dibuat atas persetujuan pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan kemudian diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri. Adapun penunjukan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) disebabkan pemerintah tak memiliki dana untuk membangun Sisminbakum yang ditujukan untuk mempercepat izin pembuatan PT. (pra/jpnn)
Meski begitu, kejaksaan dipastikan takkan memanggil kedua mantan pejabat itu sebagai saksi di persidangan nanti. "Materi penyidikan sudah cukup, itu (keterangan tertulis JK dan Kwik) hanya untuk lengkapi aja. Tidak masalah, berkas akan kita kirim ke penuntutan untuk diperiksa," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jasman Pandjaitan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (1/12).
Baca Juga:
Tanpa kesaksian JK dan Kwik, lanjut Jasman, penyidik tetap yakin bahwa Yusril akan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2000 lalu. Jasman juga mempersilakan Yusril untuk menghadirkan kedua saksi tersebut di persidangan nanti.
Baca Juga:
JAKARTA- Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung akhirnya mengakomodir keinginan tersangka Yusril Ihza Mahendra
BERITA TERKAIT
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia
- Sebelum Terapkan Zero ODOL, Ketua MTI Minta Pemerintah Selesaikan Carut Marut Status & Fungsi Jalan
- Inilah Sosok di Balik Kehadiran Shaykh Fadhil Al Jailani di Kongres XIII Jatman
- Menjaga Kelancaran Libur Nataru, Pemprov Jateng Menyiagakan 40 Posko Pemantauan