JK: Jangan Utak-atik Status PMI

JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M Jusuf Kalla meminta DPR RI tidak mengutak-atik status PMI sebagai lembaga masyarakat. Menurutnya, PMI lebih baik sebaga lembaga masyarakat dan tak perlu dirubah menjadi lembaga pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan pria yang akrab disapa JK itu berkaitan dengan adanya RUU tentang Kepalangmerahan yang  mengatur tentang lembaga PMI.

"Jangan diutak-atik PMI-nya. Biarkan PMI sebagai lembaga masyarakat dan jangan dijadikan sebagai lembaga pemerintah," tegas JK dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI, Rabu (6/2).

Wakil Presiden X ini mengatakan PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan harusnya tetap seperti sekarang. Pertimbangannya kata dia agar PMI bisa diterima di semua negara. Bila berubah bentuk menjadi lembaga pemerintah akan sulit bagi PMI untuk berkiprah di tingkat internasional.