JK Juga Soroti Sisminbakum

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga bicara soal kasus Sisminbakum. Menurut ketua PMI itu,  kasus sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum) harus dilihat dari pertama kali program ini digulirkan, yaitu saat pemerintahan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Jadi masalah ini harus dilihat sesuai aturan pada waktu itu,” ujar Jusuf Kalla di Jakarta.JK mengatakan kasus ini memang harus diselesaikan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran, namun dia menandaskan jika tidak ada yang bersalah, maka tidak perlu memaksakan kasus ini dilanjutkan.

“Kalau tidak ada pelanggaran hukum, tentu tidak bisa dihukum. Diperiksa sesuai aturan undang-undang pada waktu itu,” tandasnya. Sebelumnya, juru bicara mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, memastikan tidak ada masalah dalam proyek Sisminbakum, sampai ke pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di internal kabinet Gus Dur pun, kata Adhie, tidak ada perdebatan. Saat itu, semua sepakat bahwa Sisminbakum dapat membantu banyak pihak dalam perizinan badan hukum perusahaan. Sisminbakum bahkan juga sudah disetujui DPR periode itu.Menurutnya,