JK Kunjungi Lokasi Konflik Rohingya
Sabtu, 11 Agustus 2012 – 07:32 WIB

JK Kunjungi Lokasi Konflik Rohingya
JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla hari ini mengunjungi wilayah konflik antaretnis di Provinsi Rakhine di pesisir barat Myanmar. Kalla akan menjadi rombongan internasional pertama yang bisa masuk untuk melihat sumber masalah yang memicu eksodus pengungsi dari etnis Rohingnya dari Myanmar.
Lampu hijau dari pemerintah Myanmar diberikan setelah Jusuf Kalla bersama Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan dan Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed bertemu Presiden Myanmar U Thein Sein di istana kepresidenan di Nay Pyi Daw, Myanmar, Jumat (10/8). Ikut dalam rombongan tersebut mantan juru runding Perundingan Helsinki Hamid Awaluddin dan Dubes RI untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono.
Baca Juga:
Dalam pertemuan tersebut, Presiden U Thein Sein menyesalkan pemberitaan yang menyebutkan konflik antaretnis tersebut dipicu masalah agama. U Thein Sein menegaskan pertikaian di wilayah tersebut tersebut dipicu aksi kriminalitas yang berujung pada konflik komunal.
"Karena itu, kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama," kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis yang dikirimkan Humas PMI.
JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla hari ini mengunjungi wilayah konflik antaretnis di Provinsi Rakhine di pesisir barat Myanmar.
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar