JK Pastikan KMP Bukan Penghalang

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku memahami kekhawatiran sejumlah pihak yang meyakini roda pemerintahan lima tahun ke depan tidak berjalan mulus karena dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Namun, kekhawatiran itu ditampik pasangan Joko Widodo tersebut.

JK justru optimistis bahwa pemerintahan ke depan mampu berjalan dengan baik. Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana Presiden pun memegang kuasa. Bukan sistem parlementer, yang sepenuhnya dikuasai wakil rakyat di parlemen.

"Gejolak politik dewasa ini banyak yang khawatir. Padahal tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa negeri kita sistem presidensial. DPR tidak bisa jatuhkan pemerintah. Pemerintah tidak bisa bubarkan DPR. Jadi Koalisi Merah Putih itu tidak jadi penghalang," tandas JK ketika menghadiri diskusi forum Pemred JPNN Group dan CEO Jawa Pos di Jakarta Selatan, Selasa, (14/10).

JK yakin bahwa DPR tidak akan melengserkan pemerintahan. Sebab, DPR punya tugas besar lain yang harus diselesaikan. Yakni membuat Undang-undang dan membahas anggaran negara. "Kami yakin akan lancar," lanjutnya.

Namun ada kekhawatiran jika DPR akan menghalangi kinerja pemerintahan. Salah satunya dengan pembatasan anggaran. Tujuannya agar program-program strategis pemerintahan tidak berjalan.

Menanggapi itu, JK mengatakan bahwa kini pemerintah lebih berhak mengatur anggaran pembangunan. Pria kelahiran Makasar Sulawesi Selatan itu menjelaskan, dulu DPR berhak mengatur postur dan rincian anggaran program kegiatan. "Namun kini tidak. Sehingga pemerintah lebih kuat. Jadi jika bersama dan bersatu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya. (flo/jpnn)