JK : Perlu Lawyer Khusus Urus TKI

JK juga sama saja. Dia pun menyatakan sependapat dengan Mega. Menuruty JK, diperlukan memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah RI dengan pemerintah negara tujuan TKI, terutama dengan Malaysia dan Arab Saudi.

Selain itu, kata JK, pemerintah RI perlu menyediakan pengacara yang ditempatkan di sejumlah kota di luar negeri, yang di sana banyak TKI. Hal ini penting agar ketika ada persoalan hukum dengan TKI, penanganannya bisa cepat. “Karena TKP-nya bukan di dalam negeri tapi di luar negeri,” kata JK. (sam/JPNN)