JK : Pilkada Harus Serentak

JAKARTA -- Jusuf Kalla konsisten dengan pendapatnya yang selama ini sering disampaikan, menyangkut perlunya pilkada dilakukan secara serentak. Dalam debat capres putaran terakhir yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7) malam, JK kembali menyampaikan hal yang sama. Dia pun menunjukkan ciri khasnya, yakni berbicara dengan hitung-hitungan angka.

Dia mengatakan, karena jumlah daerah otonom saat ini sudah mencapai 527, maka hal itu akan sangat merepotkan kalau setiap saat ada pilkada. Jika dihitung, maka dalam satu tahun, rata-rata ada sekali pilkada dalam dua setengah hari. Jelas, kata JK, hal itu sangat merepotkan, terutama soal biaya. "Maka solusinya pilkada harus digabung jadi satu atau dua kali saja (beberapa pilkada dilakukan serentak, red)," kata JK.

Terkait pertanyaan moderator mengenai kecenderungan terjadinya politisasi birokrasi yang terjadi pada pilkada, JK menyatakan, hal itu bisa terjadi sebagai dampak kepala daerah sebagian juga berasal dari kalangan partai politik. "Itu saya kira rembesan partai-partai politik yang mempengaruhi birokrasi. Daerah memerlukan gubernur, bupati, dan wali kota yang baik dan jujur," katanya. Politisasi birokrasi juga bisa ditekan apabila DPRD bisa melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

Sementara, SBY menyatakan setuju dengan pendapat JK. SBY lebih tertarik bicara soa politisasi birokrasi. Sebagai kepala pemerintahan, SBY mengaku mendengar informasi adanya politisasi birokrasi lantaran bupati atau walikota di daerah tersebut berasal dari partai politik. Dia katakan, untuk mengatasi hal itu, harus dikembalikan ke aturan bahwa birokrasi harus netral.