JK Rangsang Kaum Muda Bertani

Oleh Bambang disebutkan,  strategi menghentikan proses konversi atas lahan pertanian produktif di seluruh pelosok negeri ini merupakan harga mati bagi JK. Saat ini, lahan produktif untuk tanaman padi hanya tersedia 7,7 juta hektare, dengan tingkat produksi perhektare hanya 4,6 ton padi. Padahal, kebutuhan minimum untuk mengamankan pangan nasional minimal 11 juta hektare dan maksimal 15 juta hektare.

Belum lagi, kecepatan konversi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun. Percepatan konversi menyebabkan potensi penurunan produksi padi mencapai lebih dari 500 ribu ton per tahun. Kalau kecenderungan ini tak dihentikan, Indonesia mendekati potensi bencana kelaparan. "Makanya, JK sempat terkejut mendengar data itu. Lahirlah gagasan ini," ungkap Bambang.

Program ini, tentunya akan dibarengi dengan kebijakan segera mencari dan membuka lahan pertanian baru. Itu, menurut Bambang, harus dengan perencanaan  komprehensif, termasuk menyediakan infrastruktur seperti  pengairan, jalan sampai fasilitas pembibitan, dan peningkatan produksi pupuk. Sektor pertanian akan mendapat prioritas jika JK memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Selain untuk mengamankan ketersediaan pangan, JK akan berpijak pada realitas struktur sosial ekonomi rakyat Indonesia. Data statistik menyebutkan, tak kurang dari 60 persen penduduk tinggal di pedesaan. Sekitar 70 persen atau lebih dari 20 juta rumah tangga mengandalkan hidup mereka dari pertanian.

Kebijakan ini, juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Sejauh ini, petani Indonesia adalah profesi dengan penghasilan terendah yakni sebesar Rp 438.149 per bulan. Jauh di bawah upah buruh bangunan yang bisa mencapai Rp 734.070 per bulan. Gagasan JK yang bertujuan memandirikan pangan ini harus langsung dilaksanakan ketika duet capres-cawapres ini terpilih. Dr Ahmad Subagyo, pakar lembaga kajian Tiga Pilar Sejahtera Inovasi Industri, mengatakan, presiden terpilih mendatang harus sanggup menciptakan kemandirian pangan.