JK Setuju Penjaringan Capres Golkar Dimulai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyetujui dimulainya proses penjaringan calon presiden dan  wakil presiden yang akan diusung partai bergambar pohon beringin ini. Untuk itu, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar diminta mengirim nama untuk disari menjadi tujuh nama.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, HR Agung Laksono mengungkapkan, DPP Golkar telah menggelar rapat yang juga dihadiri Jusuf Kalla untuk memutuskan penjaringan capres/cawapres tersebut. “Tadi pagi kita sudah rapat terbatas di kediaman ketua umum dan pada dasarnya ketua umum setuju penjaringan ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Senin (16/2).

Menurutnya, dengan adanya persetujuan JK itu maka DPP akan segera menindaklanjuti proses penjaringan capres/cawapres. "DPP akan segera mengirimkan surat edaran ke daerah agar para pimpinan DPD se-Indonesia segera mengirimkan sejumlah nama. Setelah itu akan dilakukan tahapan berikutnya untuk dilakukan penyaringan oleh DPP hingga menjadi tujuh nama," ujar Agung.
 
Menurut caleg Golkar dari DKI ini, tujuh nama yang terjaring itu akan diserahkan ke lembaga survei untuk disurvei lebih lanjut. Setelah itu, nama yang menempati posisi tertinggi berdasarkan hasil survey akan dibawa ke Rapimnas khusus yang akan digelar Pemilu legislati. “Soal bagaimana proses selanjutnya, nanti DPP akan menetapkan yang disepakati untuk penetapannya,” tandasnya.

Meski demikian Agung menegaskan bahwa proses penetapan capres/cawapres Golkar tidak akan dilakukan lewat konvensi seperti pernah dilakukan Golkar pada 2004. “Yang pasti ini bukan konvensi, karena itu hanya akan menghabiskan tenaga, biaya dan waktu yang lama. Dalam hal ini kita ingin menekankan soal persepsi rakyat melalui hasil survey, meskipun pada akhirnya keputusan akhir tetap akan dilakukan melalui Rapimnas," tukasnya.

Sementara Ketua DPP Golkar Firman Subagyo menjelaskan bahwa secara teknis penjaringan capres Golkar tidak dilakukan secara berjenjang. "Dengan begitu, jajaran pengurus daerah mulai DPD I hingga DPD II, masing-masing memiliki kebebasan penuh menentukan tujuh kandidat capres untuk diajukan langsung ke DPP Golkar," paparnya.

Korwil Riau dan Kepri di DPP Golkar ini memaparkan, Golkar menggulirkan penjaringan capres tidak berjenjang ini bukan tanpa alasan. Menjaga konsentrasi memenangkan pilpres, katanya, adalah target utama Golkar.

Firman mengkhawatirkan, jika pengusulan nama capres dilakukan berjenjang maka akan banyak waktu dan konsentrasi pengurus Golkar di daerah tersita. Padahal, imbunya, Golkar harus memenangkan Pemilu legislatif dengan perolehan suara nasional setidaknya 25 persen.

"Golkar tidak ingin terjadi polemik lagi dalam penjaringan seperti kasus konvensi tahun 2004 lalu, karena Golkar menjaga konsentrasi penuh pada pemilu legislatif. Dan inilah perbedaan mendasar pola konvensi di 2004 dengan penjaringan sekarang," terang mantan anggota MPR RI ini.