JK Siapkan Moratorium Privatisasi
Rabu, 24 Juni 2009 – 22:06 WIB
JAKARTA --Jubir Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Indra J Piliang mengatakan, JK masih konsisten sebagai sosok yang anti terhadap privatisasi BUMN (menjual aset negara ke investor asing). JK berasumsi, BUMN bisa dikelola secara mandiri untuk kemaslahatan ekonomi rakyat. Dikatakan, JK sudah menyiapkan moratorium privatisasi. Yang akan dilakukan adalah penyehatan BUMN, mulai dari sisi manajemen, skill, hingga alih teknologi.
"Saya jamin, akan lahir petarung-petarung yang baik di tingkat regional dan global yang bisa mendorong BUMN menjadi pesaing di dunia usaha internasional," kata Indra Piliang di Jakarta, Rabu (24/6). JK memiliki track record anti asing. JK pun diposisikan sebagai 'musuh' kelompok kepentingan luar negeri yang menginginkan privatisasi BUMN di Indonesia terus berlangsung.
Baca Juga:
Indra mencobntohkan, saat JK menjabat menteri perindustrian dan perdagangan di era Gus Dur, beliau berani menolak proposal IMF (Dana Moneter Internasional) yang sebenarnya menghancurkan perekonomian Indonesia. "Sosok JK saat ini, saya yakini terus diawasi oleh asing," tambah Piliang lagi.
Senada dengan Indra, Ekonom dari lembaga kajian ekonomi Econit (Economy Industry and Trade) Dr Hendri Saparini, membantah alasan privatisasi karena buruknya SDM dalam negeri. Ia nilai alasan itu semakin memojokkan dan menunjukkan ketidakpercayaan pada SDM Indonesia sendiri. Menurutnya, argumentasi birokrasi korup ini diembuskan sebelum krisis ekonomi 1997-1998. "Siapa bilang BUMN pasti korup? Di negara-negara lain, BUMN bisa berdaya saing. Tidak adil ajukan argumen korupsi," tegas Hendri. (ysd/JPNN)
JAKARTA --Jubir Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Indra J Piliang mengatakan, JK masih konsisten sebagai sosok yang anti terhadap privatisasi BUMN
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dua Anggota DPR RI Menggugat Cak Imin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ada Apa?
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Herwyn Minta Pengawas Pemilu Terus Tingkatkan Kapasitas SDM untuk Perkuat Kerja Bawaslu
- Tanggapi Polemik Rancangan Permenkes Kemasan Seragam, DPR: Lindungi Tenaga Kerja dan Petani Tembakau
- Hasil Survei Terbaru Elektabilitas Paslon di Pilkada Purwakarta 2024, Selisih Jauh
- ARPG Serukan Pilih Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024