JK Sindir Kemenag Soal Penataan Masjid

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla sindir Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu lebih banyak mengurus haji ketimbang memerhatikan masjid.

"Orang orang di Kemenag, jangan nanti kalau masalah haji semua sibuk, tapi mengurus mesjid tidak. Jadi  mari kita sama sama memperbaiki mesjid. Kemenag harus mengembalikan kepada umat apa yang telah didapatnya dari masyarakat melalui mesjid," kata pria yang karib di sapa JK itu dalam keterangan persnya, Minggu (26/1). Pernyataan ini disampaikan saat berpidato pada acara peluncuran 50 unit mobil pemelihara masjid di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (26/1).

Menurut Wakil Presiden periode 2004-2009 ini, DMI selalu mengajak Kementrian Agama bersama-sama menata masjid-masjid di Indonesia. Namun, selama ini perhatian itu dirasa kurang dan Kemenag lebih sibuk urus haji.

JK menjelaskan masjid adalah sarana strategis yang butuh perhatian pemerintah, karena tempat umat beribadah dan menjalankan berbagai aktivitas. Kalau perhatian pemerintah kurang, bisa saja di mesjid berkembang faham radikal yang bisa merepotkan pemerintah sendiri.

Mendengar sindiran itu, Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengaku malu karena institusi lain telah membuat MoU kerjasama di berbagai bidang dengan DMI, tapi Kementrian Agama RI sendiri malah belum. Kalau begitu, jawab Wamenag, insyaallah kita usulkan anggaran mesjid di naikkan dan akan peduli dengan program dewan mesjid.

"Kami berterima kasih kepada Pak JK, karena mau mengurus masjid. Di luar banyak tokoh tapi tidak akrab dengan masjid seperti Pak JK,"

Mobil Pemeliharaan Masjid akan berkeliling menata sound system masjid di seluruh Indonesia agar tidak mendengung. Kata JK, Ini merupakan pekerjaan besar. Biaya yang dibutuhkan sekitar 300 milyar rupiah untuk memperbaiki sound system 100 ribu mesjid selama 3 tahunan.

Untuk menjalankan program ini, JK menunjuk Rudiantara, mantan Wakil Dirut Semen Gresik dan PLN sebagai Kordinator Program dan Sofyan Djalil, mantan Menteri BUMN sebagai Penanggungjawab. (awa/jpnn)