JK Sindir Kepala Daerah yang Suka Hidangkan Buah Impor
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi jajaran pemerintahan dari pusat hingga tingkat kelurahan yang selama ini lebih memilih menyajikan hidangan pembuka berupa buah-buah impor dalam setiap kegiatan. Padahal, kata JK, kualitas buah-buahan dalam negeri tak kalah dibanding buah-buahan yang berasal dari luar negeri.
"Misalnya kalau ada acara baik itu di pusat, bahkan tingkat kecamatan yang saya hadiri, buah yang dihidangkan pasti anggur, apel atau jeruk impor. Kenapa enggak kita kasih mangga atau salak," katanya dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia dengan pemerintah pusat di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/11).
Kalau hal-hal seperti ini tidak segera diatasi, JK khawatir Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan yang ada. Karena itu ia mengajak seluruh kepala daerah mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik.
Selain itu, JK juga mengajak para kepala daerah melakukan penghematan. Paling tidak menurutnya, dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang paling dibutuhkan masyarakat daripada sekadar membangun gedung.
"Misalnya terkait anggaran bantuan desa, mungkin lebih diutamakan untuk memerbaiki pengairan bagi petani terlebih dahulu. Nah kalau ada anggaran lebih, baru untuk memerbaiki kantor desa," katanya.
Semangat tersebut dikemukakan JK, karena pemerintah telah mencanangkan program penghematan di semua sektor. Bahkan meski ada pembentukan kementerian baru, tetap tidak dilakukan pembangunan gedung baru, atau merekrut pegawai baru. Karena itu sikap yang sama juga menular ke daerah, untuk dilakukan bersama-sama.(gir/jpnn)
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi jajaran pemerintahan dari pusat hingga tingkat kelurahan yang selama ini lebih memilih menyajikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?