JK Terkejut Ada Kadernya Mundur
Senin, 08 Desember 2008 – 11:34 WIB
JAKARTA--Ketua Umum DPP Partai Golkar, HM. Jusuf Kalla menegaskan belum mendengar laporan dari pengurus DPP lainnya, terkait kabar pengunduran diri Ketua DPD I Golkar Sulsel HM, Amin Syam. "Saya belum tahu itu," tegas JK saat ditanya wartawan terkait isu tersebut, di Istana Wapres, Jumat 5 Desember. Saat ditanyai hal ini, JK terlihat cukup terkejut. Bahkan, Wakil Presiden RI itu sempat bertanya balik dari mana wartawan tahu. Selanjutnya, JK berjanji akan membahas masalah konsolidasi partai secara internal. "Ini kantor Wapres. Jadi, masalah Golkar, nanti akan dibahas secara intern," tegas JK lagi.
JK tidak membantah, menjelang pemilu legislatif, partai politik peserta pemilu terus mematangkan konsolidasi jajaran struktural di daerah. Tanpa terkecuali, partai Golkar. Karena itu, sekecil apapun gangguan yang mengancam soliditas partai jelang pemilu, pasti akan disikapi DPP. DPD I Golkar Sulsel saat ini, sedang dirundung ancaman perpecahan. Padahal, pemilu legislatif akan digelar sisa lima bulan lagi.
Baca Juga:
Sejumlah faksi yang timbul di internal Golkar Sulsel, pasca pecahnya dukungan pada pilkada Gubernur Sulsel 2007 lalu, erang-terangan tidak lagi solid membackup Ketua DPD I Sulsel, HM. Amin Syam. Bukan hanya wacana Musdalub yang disuarakan, sejumlah pengurus harian DPD I Golkar bahkan terang-terangan sudah melontarkan sejumlah figur yang layak menjadi pengganti Amin Syam, baik melalui Musd atau Musdalub. Sampai kabar terakhir, menyebutkan Amin Syam sudah mengajukan pengunduran diri ke DPP.
Selain persoalan DPD I Sulsel, DPP juga akan membahas lebih jauh kondisi Golkar Sulut. Ketua Golkar Sulut saat ini resmi menjadi tahanan KPK. "Semuanya akan kami bahas," tandas JK. (ysd)
JAKARTA--Ketua Umum DPP Partai Golkar, HM. Jusuf Kalla menegaskan belum mendengar laporan dari pengurus DPP lainnya, terkait kabar pengunduran diri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik