JK Terus Kritik SBY
Jumat, 03 Juli 2009 – 11:08 WIB

OBRAL JANJI- Debat capres terakhir di Balai Sarbini Jakarta (2/7). Foto: RAKA DENNY/JAWAPOS
JAKARTA - Debat capres pemungkas di Balai Sarbini tadi malam kembali menempatkan capres Jusuf Kalla (JK) sebagai pusat perhatian. Capres dari koalisi Partai Golkar dan Hanura tersebut mengkritik capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun tak mau kalah. Kritikan itu tak langsung ditanggapi SBY. Setelah sesi kedua tanya jawab dilewati, SBY lantas memberi tanggapan. Katanya, iklan itu bukan dari tim kampanye nasional. "Itu bukan iklan SBY. Iklan SBY semuanya dari tim kamnas (tim kampanye nasional, Red.)," katanya.
Kritik pertama JK sudah dilakukan sejak sesi pemaparan visi dan misi bertema NKRI, demokrasi, dan otonomi daerah itu. Di akhir pemaparannya, JK yang mendapat giliran ketiga mengatakan, demokrasi mestinya tak hanya dilihat dari sisi nilai. Tapi, pada mekanismenya yang demokratis.
Baca Juga:
"Karena itu, mohon maaf Pak SBY. Saya tidak sependapat dengan iklan Pak SBY mengenai pilpres satu putaran dengan alasan penghematan sebesar Rp 4 triliun. Itu berarti, demokrasi dilihat dengan pandangan uang. Saya kuatir, nanti pada 2014 akan ada iklan. Lanjutkan terus, tanpa pilpres," ujarnya lantas disambut tepuk tangan hadirin. SBY yang menjadi sasaran kritik terlihat diam.
Baca Juga:
JAKARTA - Debat capres pemungkas di Balai Sarbini tadi malam kembali menempatkan capres Jusuf Kalla (JK) sebagai pusat perhatian. Capres dari koalisi
BERITA TERKAIT
- Inilah Daftar Kebijakan Prorakyat Presiden Prabowo, Sikap F-PKS Jelas
- Begini Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP yang Ikut Retret
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah