JK-Win Dinilai tak Mampu Imbangi Keperkasaan SBY
Minggu, 10 Mei 2009 – 13:44 WIB
JAKARTA- Kendati koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura telah bersepakat lebih awal mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 8 Juli mendatang, namun elektabilitas pasangan itu tidak bakal mampu menandingi kekuatan blok SBY.
“Melihat gelagat demokrasi di Indonesia sekarang, hampir pasti JK-Wiranto tak mampu mengimbangi keperkasaan SBY,” ujar Herdi Sahrasad, dalam diskusi "Menakar Kontestasi SBY-Hatta, Prabowo-Rizal Ramli dan JK-Wiranto" di salah Restoran, Jl Kebon Sirih 31A Jakarta Pusat, Minggu (10/5).
Baca Juga:
Tampil sebagai panelis ialah Burhanuddin Muhtadi MA (Pengamat Politik dan LSI), Al Chaidar MA (Pengamat Politik dan Dosen FISIP Malikus Saleh Aceh), Ray Rangkuti, Herdi Sahrasad (Paramadina), Nanang Tahqiq MA (Pemerhatian Politik Islam, Dosen UIN dan Paramadina), dengan moderator Boy Ahmad Mahromi. Sedangkan Eef Saifullah Fatah (pengamat politik) tak hadir.
Bila tak ada calon lain, dikhawatirkan demokrasi di Indonesia akan mati suri. “Megawati Soekarnoputri, dengan fakta perolehan suara PDIP yang tak sampai 20 persen kursi, belum bisa mengajukan pencapresan sendiri. Tapi mengajukan pun banyak pengamat mengatakan juga sulit menyaingi SBY. Namun Prabowo Subianto juga sulit mendapatkan tiket capres, karena PDIP mulai melirik Demokrat,” pungkasnya.(fuz/gus/JPNN)
JAKARTA- Kendati koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura telah bersepakat lebih awal mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebagai pasangan calon
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik