Jleb... Ini Sebutan Baru untuk ICW dari Fadli Zon dan Haji Lulung
jpnn.com - JAKARTA - Perdebatan tentang kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus bergulir. Terlebih lagi, KPK mengaku tidak menemukan korupsi dalam kasus itu.
Tentu saja ada pihak yang pro maupun kontra. Misalnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon termasuk di barisan yang menyuarakan ada korupsi dalam kasus RS Sumber Waras.
Fadli menegaskan, kasus itu seharusnya sudah naik ke penyidikan dan diikuti penetapan tersangka. Dia justru mempertanyakan sikap KPK yang takut menaikan kasus itu ke penyidikan.
Padahal, KPK bisa melibatkan auditor forensik untuk melacak aliran uang dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. "Apakah ke yayasan, orang-orang atau oknum Pemprov DKI Jakarta," kata Fadli dalam diskusi bertajuk "Mencari Sumber yang Waras" di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6).
Politikus Gerindra itu menegaskan, kasus RS Sumber Waras harus dituntaskan. Apalagi uang negara yang dipakai untuk membeli lahan itu mencapai Rp 755 miliar.
Versi BPK, kata Fadli, ada kerugian negara Rp 119 miliar. Selain itu, posisi lahan yang dibeli juga terkunci. "Jangankan manusia, tikus saja tidak ada akses masuk di situ," sindir Fadli. "Lalan dikunci (landlocked) kok dibeli.”
Dia pun menyesalkan KPK yang terlalu buru-buru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Sumber Waras. Fadli bahkan menyindir Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terkesan membela Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dalam masalah Sumber Waras. "ICW ini terkesan kayak konsultan Ahok," kata Fadli Zon.
Namun, kata dia, ada sedikit kemajuan ICW. Yakni mau mengakui bahwa lahan itu berada di Jalan Toman Utama, bukan di Jalan Kyai Tapa. "Kemajuan ICW ini mengakui di Jalan Tomang Utara," sindir Fadli.
- Suparta Divonis 8 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp 4,5 Triliun, Pengacara Bilang Begini
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan
- Hakim Sebut Tuntutan ke Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejagung Merespons Begini