Johan: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Lebih Baik untuk Bantu Daerah Rawan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan turut menyesalkan rencana pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan di saat banyaknya kebijakan pemotongan anggaran pada masa pandemi ini.

Menurut dia, pemerintah tidak sensitif saat ini di tengah keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang tidak substansial seperti pengecatan pesawat kepresidenan dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang membutuhkan anggaran namun malah terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya, ujar Johan.

Politikus PKS ini mengkritik keras penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan karena sangat tidak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemi yang sulit ini.

Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang Pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional. "Hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat, tegas Johan.

Selanjutnya dari Dapil NTB ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing dimana pada APBN 2021 sebesar Rp 4,9 triliun dan dilakukan refocusing sehingga berkurang drastis menjadi Rp 3,2 triliun. Demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

“Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan Pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian,” urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kab dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kabupatena dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kabupaten dalam kondisi agak rentan rawan pangan.