Johan Budi Blak-blakan Minta Menteri Ini Jangan Diganti

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR akan mengirimkan surat teguran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Pasalnya, Yasonna tidak hadir dalam rapat beragenda mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi Sebagai Sikap Akhir (Menolak Atau Menerima) RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU dan Pendapat Akhir Pemerintah.

Perwakilan pemerintah hanya dihadiri Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Anggota Komisi II DPR Johan Budi SP menyatakan bahwa persoalan ini bukanlah soal Menkumham Yasonna wajib atau tidak hadir dalam rapat membahas perppu.

“(Pertama) ini persoalan komitmen. Kedua, soal wibawa Komisi II. Kita (Komisi II) ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan,” kata Johan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Senin (29/6).

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyatakan bahwa sebenarnya yang meminta tunda Pilkada Serentak 2020 dan diputuskan akan digelar 9 Desember 2020 itu adalah pemerintah.

“Artinya, kalau yang minta saja tidak punya komitmen, saya kira perlu ada sikap kami yang tegas juga,” ungkapnya.

Nah, Johan menegaskan, nanti akan dilihat lagi apakah ketidkhadiran Yasonna ini berimplikasi pada keputusan mengenai jadwal Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.