Johan Budi Soroti Pentingnya Pembaruan Data Kepesertaan Program Jamkestama
jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Johan Budi S. Pribowo menyoroti pentingnya melakukan update atau pembaruan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP untuk Anggota DPR RI beserta keluarganya.
Johan berharap Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur selaku RS provider bisa berkoordinasi dengan Asuransi Jasindo selaku penanggungjawab atau operator program Jamkestama, meningkatkan pelayanannya.
Salah satunya dengan melakukan update data peserta Jamkestama.
“Saya usul di Jasindo itu ada PIC (person in charge)-nya yang punya pengetahuan yang sama, jangan beda-beda, karena saya pernah mengalaminya, tolong (pembaruan data) itu diperbaiki,” pinta Johan saat mengikuti pertemuan Tim Kerja Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Direktur Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur Sheirly Novan Indra beserta jajaran dan perwakilan Jasindo, di RS Eka Hospital Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Senin (19/9).
Di sisi lain, Johan menyoroti standar operasional prosedur (SOP) petugas yang melayani pasien atau frontliner RS Eka Hospital Cibubur.
Dia mempertanyakan apakah para petugas tersebut sudah memahami tugas dengan baik, guna mencegah lambatnya penanganan pasien, khususnya untuk peserta Program Jamkestama.
“Saya dengar Jasindo selalu memberikan informasi ter-update kepada provider, kalau itu tidak update, mungkin bisa ada kesalahan komunikasi,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Sementara, Anggota BURT DPR RI Ribka Tjiptaning menilai permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi lagi.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Johan Budi S. Pribowo menyoroti pentingnya melakukan update atau pembaruan data kepesertaan.
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Bencana Melanda, Anggota DPR Ajak Masyarakat Bantu Korban
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian
- Quo Vadis Putusan MK Soal Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan & Kredibilitas Bidang Militer