Johan DPR Dorong Pemerintah Membangun Sarpras Budi Daya Lobster

Anggota Legislatif dari Fraksi PKS ini sepenuhnya mendukung upaya KKP yang telah menggagalkan 52 kasus penyelundupan benur lobster yang jumlahnya mencapai 3.873.775 ekor per bulan Agustus 2021 lalu.

Untuk itu, Johan mengimbau pemerintah agar memperkuat penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan cara meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan perikanan dan berupaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan serta tegas memberantas kegiatan illegal fishing.

Legislator dari dapil NTB ini juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang membentuk sistem pasar harga benur yang rasional serta perlu memperkuat investasi budi daya lobster agar mampu menyerap hasil tangkapan nelayan.

Bisnis benur lobster merupakan bisnis yang menjanjikan karena itu perlu dibuat kebijakan sistem pasar harga benur agar menguntungkan masyarakat nelayan, papar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang terkait dengan pemantauan, operasi armada dan peningkatan infrastruktur serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Legislatif sebagai mitra pemerintah juga mendukung penuh terhadap program prioritas tahun 2022 nanti yang terkait dengan pengadaan kapal pengawas, speedboat pengawasan, prasarana pengawasan serta menu DAK tentang Pos Pengawasan.

"Dukungan anggaran tersebut harus digunakan memperkuat operasi kapal pengawas sebagai antisipasi ancaman penyelundupan dan pencurian ikan di wilayah kita," urai Johan.

Johan juga mengingatkan KKP untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan khususnya pengawasan terhadap penyelundupan benih lobster.