Johan DPR Dorong Penguatan Program Unggulan Budi Daya Perikanan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendukung kebijakan yang bertujuan memperkuat kinerja perikanan budi daya di tanah air.
Menurut Johan, sektor budi daya merupakan masa depan dunia perikanan karena minim dengan adanya gangguan iklim.
“Namun, sayangnya saat ini masih terkendala dengan tingginya harga pakan sehingga perlu kebijakan khusus untuk merealisasikan program unggulan perikanan budi daya,” kata Johan dalam acara bertajuk Sosialisasi Kebijakan Perikanan Budi Daya di Kabupaten Sumbawa, NTB Senin (28/3) lalu.
Politikus PKS ini ingin memperkuat kinerja perikanan budi daya agar mampu mencapai target kinerja yang optimal.
“Tahun ini target produksi perikanan budi daya yakni budi daya ikan sebesar 8,69 juta ton dan rumput laut sebesar 11,85 juta ton serta produksi ikan hias yang ditargetkan mencapai 2,1 miliar ekor harus diupayakan tercapaui agar terjadi peningkatan nilai tukar pembudidayaan ikan yang bisa mencapai target 103 poin,” papar Johan.
Johan mengingatkan semua kegiatan prioritas dari perikanan budi daya harus bermuara pada mewujudkan kesejahteraan pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan pada umumnya.
“Saya berharap semua program prioritas seperti pembangunan budi daya udang berbasis kawasan, kampung perikanan budi daya, premi asuransi usaha, kebun bibit rumput laut, bioflok serta pembangunan model budi daya komoditas lokal dan lain-lain akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perikanan,’ ucap Johan.
Johan juga menambahkan dirinya mendorong pemerintah untuk memperbanyak jenis dan penyaluran bantuan untuk pembudidaya ikan.
Menurut Johan, sektor budi daya merupakan masa depan dunia perikanan karena minim dengan adanya gangguan iklim.
- Johan Rosihan PKS: Idulfitri jadi Momentum Membangun Negeri dengan Akhlak
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN